PERPAJAKAN AKUNTANSI INTERNASIONAL

Perpajakan Akuntansi Internasional

Tujuan Kebijakan Perpajakan Internasional

            Untuk memajukan perdagangan antar negara, mendorong laju investasi di masing-masing negara, pemerintah berusaha untuk meminimalkan pajak yang menghambat perdagangan dan investasi tersebut. Salah satu upaya untuk meminimalkan beban tersebut adalah dengan melakukan penghindaran pajak berganda internasional.

Teori

Apakah prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam perpajakan internasional ?

Doernberg (1989) menyebut 3 unsur netralitas yang harus dipenuhi dalam kebijakan perpajakan internasioanl :

Capital Export Neutrality (Netralitas Pasar Domestik): kemanapun kita berinvestasi, beban pajak yang dibayar haruslah sama. sehingga tidak ada bedanya bila kita berinvestasi didalam atau di luar negri. Maka jangan sampai bila berinvestasi di luar negeri, beban pajaknya lebih besar karena menanggung pajak dari dua negara. Hal ini akan melandasi UU PPh Psl 24 yang mengatur kredit pajak luar negeri.

Capital Import Neutrality (Netralitas Pasar Internasional): Darimana pun investasi berasal, dikenakan pajak yang sama. Sehingga baik investor dari dalam negeri atau luar negeri akan dikenakan tariff pajak yang sama bila berinvestasi disuatu negara. Hal ini melandasi hak pemajakan yang sama dengan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang dapat berupa cabang perusahaan ataupun kegiatan jasa yang melewati time-test dari peraturan yang berlaku.

Netional Neutrality : Setiap negara, mempunyai bagian pajak atas penghasilan yang sama. sehingga bila ada pajak luar negeri yang tidak bisa dikreditkan boleh dikurangkan sebagai biaya pengurang laba.

Hasil atau Isi

Mengapa terjadi perpajakan berganda internasional ?

Perpajakan berganda terjadi karena benturan antar klaim perpajakan. Hal ini karena adanya prinsip perpajakan global untuk wajib pajak dalam negeri (global principle) dimana penghasilan dari dalam luar negeri dan dalam negeri dikenakan pajak oleh negara residen (negara domisili wajib pajak). Selain itu, terdapat pemajakan territorial (source principe) bagi wajib pajak luar negeri (WPLN) oleh negara sumber penghasilan dimana penghasilan yang bersumber dari negara tersebut dikenakan pajak oleh negara sumber. Hal ini membuat suatu penghasilan dikenakan pajak dua kali, pertama oleh negara residen lalu oleh negara sumber Misalnya : PT. A punya cabang di jepang. Penghasilan cabang dijepang dikenakan pajak oleh fiskus jepang. Lalu di Indonesia penghasilan itu digabung dengan penghasilan dalam negeri lalu dikalikan tariff pajak UU domestik Indonesia.

Bentrokan klaim lebih diperparah bila terjadi dual residen, dimana terdapat dua negara sama-sama mengklaim seorang subjek pajak sebagai wajib pajak dalam negerinya yang meneyebabkan ia terkena pemajakan global dua kali. Misalnya : Mr. A bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari namun setiap sabtu dan minggu ia pulang ke rumahnya di singapura. Mr. A dianggap WPDN oleh Indonesia dan juga singapura sehingga untuk wajib melapor dan membayar pajak untuk penghasilan globalnya pada Indonesia maupun singapura.

Apa saja upaya untuk menghindari perpajakan berganda internasional ?

Tax treaty (perjanjian penghindaran pajak berganda / P3B): yaitu perjanjian antara 2 negara untuk menghindari pajak berganda untuk memajukan investasi antara 2 negara tersebut. Untuk active income, Biasanya negara sumber hanya berhak memajaki penghasilan dari cabang (BUT) dan penghasilan dari asset tak bergerak yang berhasil dari negara sumber tersebut. Bila Ekspor-Impor biasa tanpa BUT maka negara sumber tidak bisa memajaki. Penghasilan pegawai hanya boleh dipajaki bila melewati time-test atau dibayar oleh WPDN ataupun BUT. Untuk passive income seperti dviden, bunga dan royalty, kedua negara berhak memajaki namun terdapat pengurangan tarif.

Kredit Pajak Luar Negeri: yaitu jumlah pajak yang dibayarkan diluar negeri dapat dijadikan pengurang pajak penghasilan secara keseluruhan. Di Indonesia diatur dalam UU PPh pasal 24. dimana kredit pajak luar negeri hanya sebatas : penghasilan LN/ ( semua penghasilan LN dan DN) x PPh terutang untuk semua penghasilan.

Apa saja masalah-masalah dalam perpajakan internasional ?

Transfer Pricing: kegiatan ini adalah mentransfer laba dari dalam negeri ke perusahaan dengan hubungan istimewa di negara lain yang tarif pajaknya yang rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan membayar harga penjualan yang lebih rendah dari harga pasar, membiayakan biaya-biaya lebih besar daripada harga yang wajar, thin capitalization (memperbesar utang dengan beban bunga untuk mengurangi laba). Misalnya : tariff pajak di Indonesia 28%, di singapura 25%. PT. A punya anak perusahaan B Ltd di singapura, maka laba di PT A dapat digeser ke B Ltd yang tarifnya lebih kecil dengan cara B Ltd meminjamkan uang dengan bunga yang besar, sehingga laba PT A berkurang, memang pendapatan B Ltd bertambah namun tarif pajaknya lebih kecil. hal bisa juga dilakukan dengan PT A menjual rugi (mark down) barang dan jasa (harga jual di bawah ongkos produksinya) ke B Ltd. di Indonesia transfer pricing dicegah dalam UU PPh pasal 18 dimana pihak fiskus berhak mengkoreksi harga transaksi, perhitungan utang sebagai modal dan DER (Debt Equity Ration).

Treaty Shopping : Fasilitas di tax treaty justru bukannya menghindarkan pajak berganda namun malah memberi kesempatan bagi subjek pajak untuk tidak dikenakan pajak dimana-mana. Misalnya : investasi SBI dibursa singapura dibebaskan pajak. Treaty shopping di redam dengan ketentuan beneficial owner (penerima manfaat) dalam tex treaty (P3B) baik yang memakai model OECD maupun PBB sehingga tex treaty hanya berlaku bila penerima manfaat yang sebenernya adalah residen di negara yang menandatangani tax treaty.

Tax Heaven Countries : Negara-negara yang memberikan keringanan pajak secara agresif seperti tarif pajak rendah, pengawasan pajak longgar telah membuat penerimaan pajak dari negara-negara berkembang merosot tajam. Negara tax heaven yang termasuk dalam KMK No. 650/KMK04/1994 antara lain Argentina, Bahrain, Saudi Arabia, Mauritius, Hongkong,Caymand Island, dll. saat ini negara tax heaven sedang dimusuhi dunia internasional, pengawasan tax avoidance (penghindaran pajak) di negara-negara tersebut sedang gencar-gencarnya Berinvestasi di negara tax heaven berisiko besar terkena koreksi UU PPh Pasal 18. Lebih baik berinvestasi pada negara dengan tax treaty.

Analisis Hasil Jurnal

Perpajakan internasional merupakan alat untuk mengetahui perbedaan pajak dalam negeri dan memajukan perdagangan antar negara, mendorong laju investasi di masing-masing negara, pemerintah berusaha untuk memenimalkan pajak yang menghambat perdagangan dan investasi tersebut. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam perpajakan internasioanal menurut Doernberg (1989) menyebut 3 unsur netralitas yang harus dipenuhi dalam kebijakan perpajakan internasional yaitu Capital Export Neutrality (Netralitas Pasar Domestik), Capital Import Neutrality (Netralitas Pasar Internasional) dan National Neutrality.

Sumber :

prof. Gunadi. 2007. Pajak Internasional. LPFEUI